JAKARTA, iDoPress - Pihak Istana mengatakan pemerintah akan menyiapkan skema yang efektif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan ini saat ditanya wartawan soal peluang pemerintah melibatkan CSR dalam program MBG.

"Termasuk tadi yang disampaikan, untuk daerah mohon maaf misalnya 3T, yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif," kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Skema yang paling efektif akan dicari untuk mengoptimalkan program MBG sehingga bisa diterima oleh setiap penerima manfaat.

"Yang intinya supaya apa yang menjadi program dalam hal memberikan makan bergizi gratis terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, dan kepada adik-adik usia di bawah 5 tahun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Selain itu, ia juga bicara soal peluang MBG melibatkan kantin sekolah.

Menurut Prasetyo, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mencari pola terbaik karena tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem.

"Oleh karena itulah dalam rangka perbaikan maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal," ucapnya.

Namun, ia menegaskan hal ini masih dalam tahap diskusi dalam internal BGN

"Salah satunya misalnya ada ada usul atau ada ide untuk yang tadi Saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkap wacana melibatkan CSR perusahaan hingga hibah luar negeri untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.

Nanik mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan APBN dalam program MBG.

"Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri," kata Nanik usai dilantik di Istana, Jakarta, Senin (8/8/2026).

Adapun rencana ini bukan hanya diperuntukan bagi BUMN saja, tetapi juga perusahaan besar swasta.

"Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR," ujar dia.

Selain skema CSR, Nanik juga mempertimbangkan skema menjadikan kantin sebagai pengganti dapur MBG di daerah 3T.

Menurutnya skema ini dapat dilakukan di daerah-daerah terpencil yang memiliki jumlah murid sedikit.

"Ini masih kita lihat (skema kerjasama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur," kata Nanik.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang